Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Lambang Kabupaten Sukabumi

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Perumusan perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu proses mendasar dalam tatanan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah sebagai penyambung kewenangan dari pemerintah pusat dalam kerangka menyejahterakan setiap Warga Negara Indonesia. Dalam setiap tahapan perumusan kebijakan teknis pembangunan harus disesuaikan dengan kemampuan pendanaan daerah sebagai pendukung utama pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, perencanaan pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah sehingga kebijakan pembangunan harus dioptimalkan pelaksanaannya sesuai kemampuan pendanaannya.
Dalam penentuan pagu indikatif program prioritas, gambaran pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaannya menjadi dasar utama penentuan target sasaran maupun program pembangunan. Untuk mengetahui kemampuan pendanaan pembangunan dalam jangka menengah, diperlukan prediksi penerimaan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Sebagai upaya untuk memprediksi dengan baik sumber-sumber penerimaan di masa datang maka diperlukan gambaran umum kinerja keuangan melalui realisasi APBD sekurang-kurangnya dalam 5 (lima) tahun di masa lalu.
Salah satu pertimbangan yang mendasari perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah peningkatan kemandirian pemerintahan daerah yang mempunyai implikasi langsung terhadap kemampuan keuangan daerah, sumber daya manusia, dan sumber daya alam dalam menjalankan roda pemerintahan dan kelanjutan pembangunan. Pemerintah Kabupaten Sukabumi adalah ujung tombak pelaksanaan pembangunan daerah karena pemerintah daerah lebih mengetahui kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya. Hasil dari pelaksanaan pembangunan berbasis otonomi tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan local accountability pemerintah pusat terhadap rakyatnya melalui pemerintah daerah.
Pelaksanaan otonomi daerah secara langsung akan berpengaruh terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan daerah. Sistem pembiayaan daerah dalam konteks otonomi daerah merupakan aspek yang sangat penting. Daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal (fiscal capacity) agar mampu mencukupi kebutuhan fiskalnya (fiscal need) sehingga tidak mengalami defisit fiskal (fiscal gap). Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah tersebut adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Terkait dengan hal tersebut, pengelolaan keuangan daerah yang merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah adalah hal yang sangat penting dalam proses perencanaan suatu daerah secara keseluruhan. Tahapan-tahapan dalam pengelolaan keuangan daerah sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya. Oleh karena itu, perwujudan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dari pengelolaan keuangan daerah harus melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan yang terstruktur dengan baik.
Dalam kurun waktu tahun 2011 sampai tahun 2015, pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan, telah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Perubahan ini terkait dengan paket undang-undang keuangan negara yang dimulai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan sampai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dari paket undang-undang keuangan negara tersebut, maka terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Dalam tataran teknis pun terbitlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah.

Kinerja Keuangan Masa Lalu
Kinerja keuangan Kabupaten Sukabumi pada periode pembangunan sebelumnya menggambarkan kemampuan pendanaan pembangunan pemerintahan daerah selama ini. Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) sebagai salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah diukur melalui kontribusi realisasi PAD terhadap APBD Kabupaten Sukabumi sebagai analisis dasar dalam melihat kemandirian daerah selama pelaksanaan pembangunan. Kesinambungan penyelenggaraan pembangunan di masa datang ditentukan sejauh mana kemandirian pembiayaan tersedia untuk melaksanakan pembangunan daerah.

Kinerja Pelaksanaan APBD
Dalam kurun waktu tahun 2011 hingga 2015, APBD Kabupaten Sukabumi mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Sebagaimana diketahui, sumber pendapatan daerah terdiri atas:
• Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
• Dana Perimbangan yang meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus;
• Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang meliputi pendapatan hibah dan dana penyesuaian otonomi khusus.

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.
Belanja Daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pembangunan melalui peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.