Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Lambang Kabupaten Sukabumi

PENDAHULUAN


Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka sistem penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan telah mengalami perubahan yang cukup mendasar. Pada aspek perencanaan pembangunan daerah, terjadi penataan kembali tahapan dan tatacara penyusunan dokumen rencana pembangunan pusat dan daerah, pemerintah daerah merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Dengan demikian, maka pesan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dibidang perencanaan pembangunan daerah sangat jelas, bahwa perencanaan pembangunan yang disusun oleh seluruh pemerintah daerah (provinsi, kabupaten dan kota) selain dalam upaya untuk pencapaian target prioritas pembangunan daerah sebagaimana telah dituangkan kedalam visi, misi dan program kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, juga merupakan penjabaran dari sasaran prioritas nasional dan program strategis nasional yang wajib diintegrasikan ke dalam dokumen rencana pembangunan daerah.
Terkait dengan penegasan diatas, maka landasan yang memayungi penyerasian dan penyelarasan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional, penyerasian antara prioritas nasional dengan prioritas daerah dan penyerasian antara target sasaran 5 (lima) tahunan nasional dengan 5 (lima) tahunan daerah, telah diatur dalam Pasal 258 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengamanatkan, bahwa pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.
Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dokumen perencanaan pembangunan terdiri dari (i) rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD); dan (ii) rencana perangkat daerah (Renstra PD dan Renja PD). Penjelasan lebih lanjut tentang tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah telah diatur dalam Pasal 264 ayat (3), bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
Dengan mencermati kandungan substansi antara tahapan dan tatacara penyusun dokumen rencana pembangunan daerah pada masa Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah dengan tahapan dan tatacara penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, nampak adanya perbedaan konstruksi dalam penyusunan dokumen perencanaan dimaksud. Jika dalam dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, RPJMD merupakan penjabaran dari RPJPD dan ketika disusun memperhatikan RPJM Nasional, memperhatikan RPJMD provinsi jika RPJMD kabupaten/kota, serta memperhatikan RTRW, maka dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 RPJMD merupakan penjabaran dari RPJPD dan ketika disusun berpedoman pada RPJMN, berpedoman pada RPJMD provinsi jika RPJMD kabupaten/kota, serta berpedoman pada dokumen RTRW.
Oleh karena itu, perbedaan yang demikian tajam dalam mekanisme penyusunan dokumen RPJMD antara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mengharuskan setiap pemerintah daerah dalam menyusun dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah harus sejalan dan selaras dengan kebijakan prioritas pembangunan nasional dan program strategis nasional yang menjadi agenda utama pembangunan nasional. Oleh karena itu, jika dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah disusun tidak mengintegrasikan dengan prioritas nasional dan program srategis nasional, akan dikenakan sanksi dengan tahapan dari yang bersifat ringan berupa sanksi administrasi sampai sanksi yang berat. Hal ini sesuai dengan ketetapan dalam Pasal 68 huruf f Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.
Pemerintah Kabupaten Sukabumi pada tanggal 09 Desember 2015 telah melaksanakan Pemilukada serentak sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015. Dalam Pemilukada tersebut telah terpilih secara jujur, transparan, adil dan demokratis Drs H. Marwan Hamami, MM sebagai Bupati Sukabumi dan Drs. Adjo Sardjono, MM sebagai Wakil Bupati Sukabumi untuk periode masa jabatan Tahun 2016-2021. Selanjutnya Bupati dan Wakil Bupati terpilih telah dilantik pada tanggal 17 Februari 2016 oleh Gubernur Jawa Barat, di Bandung.
Dalam ketentuan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, bahwa Bupati dan Wakil Bupati terpilih setelah dilantik wajib menyusun RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN, serta memperhatikan kondisi lingkungan strategis di daerah dan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2010-2015, Sehingga penyusunan RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 dilakukan melalui beberapa pendekatan :
1. Pendekatan Politik. Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menent ukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda agenda pembangunan yang ditawarkan Calon Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.
2. Pendekatan Teknokratik. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.
3. Pendekatan Partisipatif. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
4. Pendekatan Bottom Up dan Top Down. Pendekatan atas bawah dan, bawah atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
Selanjutnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 40 ayat (2), sistematika penyusunan RPJMD, paling sedikit mencakup 10 (sepuluh) bab, yaitu : Bab I Pendahuluan; Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah; Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan; Bab IV Analisis Isu-Isu Strategis; Bab V Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran; Bab VI Strategi Dan Arah Kebijakan; Bab VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah; Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan; Bab IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah; dan Bab X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.
Periodesasi Dokumen RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 mulai berlaku efektif sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dan dapat dilakukan evaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan (i) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam regulasi; (ii) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan regulasi; (iii) terjadi perubahan yang mendasar, antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional; dan (iv) merugikan kepentingan nasional, yaitu bertentangan dengan kebijakan nasional.
Regulasi yang dijadikan sebagai landasan hukum dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021, berpedoman antara lain kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evalusi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.
Dokumen RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi dilantik. Dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah selanjutnya dijabarkan kedalam dokumen Rencana Strategis 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah (Renstra PD), dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD) untuk 5 (lima) tahun kedepan dan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah (Renja PD) untuk 5 (lima) tahun kedepan.