Inspektorat Daerah Kabupaten Sukabumi

Inspektorat Daerah Kabupaten Sukabumi
Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Sukabumi

Inspektorat Wilayah Kabupaten, itulah sejarah nomenklatur pertama kali dibentuk oleh pemerintah untuk aparat pengawasan fungsional pemerintah di Kabupaten/Kotamadya seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Sukabumi. Inspektorat Wilayah Kabupaten Sukabumi dibentuk pertama kalinya dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 220 Tahun 1979 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kotamadya.

Seiring dengan bergulirnya reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, setelah berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, yaitu mulai tahun 2001 Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kotamadya diatur dengan Peraturan Daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Sejalan dengan itu, Inspektorat Wilayah Kabupaten Sukabumi berubah nomenklatur menjadi Badan Pengawasan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan/Kantor Daerah Kabupaten Sukabumi, dan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 585 Tahun 2002 Tentang Organisasi Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Sukabumi. Dalam kedudukannya Badan Pengawasan Daerah merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang berfungsi melaksanakan kewenangan di bidang pengawasan daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Sejalan dengan perubahan paradigma penyelenggaraan otonomi daerah, sebagaimana dimaksud dalam perubahan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yaitu dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, maka nomenklatur Badan Pengawasan Daerah dikembalikan lagi menjadi Inspektorat yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 51 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sukabumi, Dijelaskan dalam  Keputusan Bupati tersebut bahwa kedudukan Inspektorat merupakan unsur penunjang pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan secara tegas dinyatakan Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah, namun tak lama kemudian terbit Surat Gubernur Jawa Barat tanggal 4 Desember 2008 Nomor 061/3838/Org perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan DaerahOrganisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi, maka Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi.

Selanjutnya pada tahun 2012 terdapat penyesuaian Organisasi Perangkat Daerah, sehingga terbitlah Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 25 Tahun 2OI2 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan pada tahun 2014 diubah kembali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1O Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi,

Terakhir dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka terbit pula Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka dirubah kembali dengan Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi, bahwa berdasarkan Perda tersebut maka terbitlah Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, bahwa Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

 

VISI MISI

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi periode 2016-2021 sebagai berikut: “Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius dan Mandiri”, dimana Visi tersebut mengandung dua elemen penting dalam capaian pembangunan Kabupaten Sukabumi periode 2016-2021 yakni religius dan mandiri. Adapun untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut:

  1. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal melalui bidang agribisnis, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan;
  2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan religius;
  3. 3.     Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan professional;
  4. Optimalisasi pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah.

Dari ke 4 (empat) misi tersebut, peranan Inspektorat sesuai tugas dan fungsinya berada pada pada misi ke 3 yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional;, dimana pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang jujur, bersih, dan pro rakyat sebagai pengejawantahan dari prinsip-prinsip dasar good governance. Dalam mewujudkan Good Governance diperlukan semangat dan tekad yang kuat dari para aparatur negara. Fasilitas yang sudah disediakan dalam mencapai hal tersebut adalah dengan melaksanakan Reformasi Birokrasi secara utuh dan konsisten sebagai bagian dari perbaikan tata kelola pemerintahan. Setidaknya ada sembilan parameter keberhasilan reformasi birokrasi, yaitu:

1)     Tidak ada korupsi

2)     Tidak ada pelanggaran hukum

3)     Tata kelola keuangan yang baik

4)     Semua program pemerintah daerah berjalan dengan baik

5)     Perijinan cepat dan mudah serta tidak ada overlap

6)     Komunikasi dengan publik berjalan baik

7)     Penggunaan waktu efektif dan produktif

8)     Adanya reward dan punishment terhadap kinerja aparat pemerintah, dan

9)     Hasil pembangunan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

Birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitikberatkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan ketatalaksanaan. Pada era reformasi birokrasi saat ini, perwujudan pemerintah yang baik merupakan salah satu fokus dari reformasi birokrasi. Pemerintah daerah yang ditopang oleh aparatur dengan kinerja baik, bertanggung jawab, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini diharapkan mampu menjamin kinerja pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima serta menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas publik.

Reformasi birokrasi meliputi beberapa aspek tentang pelayanan masyarakat, peningkatan kinerja, dan penegakan hukum. Dalam melakukan reformasi birokrasi, pemerintah melakukan pembenahan sistem birokrasi, mulai dari penataan kewenangan, prosedur operasi standar, kerjasama, sinergi, dan integrasi organisasi, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Sukabumi juga melakukan pembenahan manajemen kepegawaian, serta upaya-upaya terobosan guna meningkatkan kapasitas, mutu, dan kinerja aparatur pemerintah daerah. Upaya ini dilakukan untuk mengawal pencapaian tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai “corong” pelayanan kepada masyarakat.


WEBSITE INSPEKTORAT: http://inspektorat.sukabumikab.go.id