Portal Berita

...

TERIMA PETANI EX- PT. TYBAR, MINTA KEPASTIAN DATA PENGGARAP
© Humas Pemkab Sukabumi
TERIMA PETANI EX- PT. TYBAR, MINTA KEPASTIAN DATA PENGGARAP

TERIMA PETANI EX- PT. TYBAR, MINTA KEPASTIAN DATA PENGGARAP

Pemerintah Kabupaten Sukabumi menerima kembali rombongan Aksi unjuk rasa petani penggarap bekas lahan Hak Guna Usaha ...


Selasa, 15 Mei 2018 Berita Daerah DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA dan PERSANDIAN

Pemerintah Kabupaten Sukabumi menerima kembali rombongan Aksi unjuk rasa petani penggarap bekas lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT.Tybar Kecamatan Cisolok yang tergabung dalam Serikat Petani Reforma Agraria (SPRA) di depan gerbang gedung kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi (SETDA) yang sebelumnya telah menyuarakan aspirasinya, pada Kamis ( 03/05) lalu. Wakil Bupati Sukabumi (WABUP) H. Adjo Sardjono didampingi oleh Assisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Sosial (ASSDA 1) H. Abdul Wasith menerima langsung rombobongan para petani tersebut. Senin (14/05).

Masih dengan tuntutan dan penyampaian aspirasi yang sama, Sekretaris SPRA Bayu Nugraha menyampaikan bahwa pihak Pemerintah agar segera merealisasi hak lahan yang saat ini digarap oleh warga diatas tanah negara Ex HGU PT. TYBAR. " kami minta Pemerintah Kabupaten Sukabumi bisa mendengarkan dan merealisasikan aspirasi dan tuntutan yang di-inginkan oleh para petani untuk segera ditindak lanjuti". Menanggapi hal tersebut, Wabup menyampaikan rasa prihatin atas perkembangan permasalahan hak lahan yang digarap di tanah Ex HGU PT. Tybar yang habis di tahun 2000an, Wabup pun menjelaskan banyak perubahan perubahan data hingga sampai data terakhir yang di sepakati PT. Tybar. " Kami tentunya prihatin atas perkembangan ini yang sudah lama tidak terselesaikan, sesuai dengan kesepakatan itu PT. Tybar menyisihkan 292 hektar dari 1126 hektar," ungkap Wabup.

Wabup pun menjelaskan upaya Pemerintah hingga Pada tanggal 9 Mei lalu Pemerintah Kabupaten Sukabumi mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak terkait sebagai tindak lanjut dari aspirasi yang disampaikan oleh para petani. "Pemkab Sukabumi sudah membuat surat kepada kantor Pertanahan (ATR BPN) untuk menelusuri angka 292 dan 834," jelasnya. Menurut Wabup, Surat tersebut untuk mengetahui data tanah dari 292 yang telah disertifikatkan, sehingga sisanya dapat diketahui mana yang telah disertifikatkan dan mana yang belum disertifikatkan. Mengakhiri sambutanya, Wabup menyampaikan bahwa Pemkab Sukabumi akan terus berupaya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. " BPN juga sudah segera menindak lanjuti serta diminta untuk disertifikatkan sisanya, cuman untuk tahun ini programnya sudah habis di BPN jadi akan diproses di tahun 2019". Wabup pun meminta kepastian data penggarap dan titik lokasi yang menjadi garapan masyarakat secara pasti sehingga data penggarap tidak terus berubah rubah.

Reporter: Humassetda, DKIP
Sumber: Email Humassetda
Berikan Komentar