Portal Berita

...

KOMISI INFORMASI PROPINSI JAWA BARAT MONEV KEGIATAN PPID PEMBANTU
© DKIP
KOMISI INFORMASI PROPINSI JAWA BARAT MONEV KEGIATAN PPID PEMBANTU

KOMISI INFORMASI PROPINSI JAWA BARAT MONEV KEGIATAN PPID PEMBANTU

Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa Setiap ...


Kamis, 24 Agustus 2017 Artikel

Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. Bunyi pasal tersebut menegaskan bahwa setiap badan publik harus siap untuk : 1. melayani setiap permohonan informasi, 2. menyediakan data/informasi yang dikuasainya, 3. Terdapat petugas yang menangani pelayanan informasi.


Sekaitan dengan hal tersebut diatas, Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kabupaten/Kota se Propinsi Jawa Barat. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik dilaksanakan dengan melihat kegiatan di PPID Utama dan salah satu PPID Pembantu. Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik dengan mengecek kegiatan sampai di PPID Pembantu sudah memasuki tahun yang kedua.
Untuk Kabupaten Sukabumi monitoring dan evaluasi pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan pada hari selasa tanggal 22 Agustus 2017 yaitu meihat/mengecek kegiatan yang telah dilaksanakan di PPID Utama dan PPID Pembantu di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).


Tim Monitoring dan evaluasi dari Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat datang ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sebanyak 3 orang yang dipimpin oleh Dimas Prawira serta didampingi oleh Drs. Sopyan Supriatna, M.Si dan Dika Subastian dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (DKIP) dan diterima oleh Sekretaris DPMD yaitu Bapak Daerlan KH. Selanjutnya Sekretaris DPMD menyampaikan tentang pelayanan informasi publik yang telah dilaksanakan diantaranya tentang pemohon informasi, data yang diminta oleh pemohon dan lain – lain.


Selesai di DPMD tim moitoring dan evaluasi dari Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat melanjutkan ke PPID Utama yang berada di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (DKIP) yang menindak lanjuti kuesioner yang telah diberikan oleh Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat yang terdiri dari standar laporan pelayanan informasi publik, kelengkapan standar layanan informasi publik, ketersediaan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta Pembentukan dan keberadaan PPID,

Reporter: Drs. SOPYAN SUPRIATNA, M.Si
Sumber: KIP
Berikan Komentar